Pemerintah Kabupaten Sampang menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur pada acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang digelar pada Selasa 09/04/2019 di Grand City Convex, Surabaya.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi yang hadir langsung dalam acara Musrenbang tersebut mengapresiasi seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang mendukung diraihnya penghargaan ini. “Ini hasil kerja keras tim yang hebat,” ujarnya singkat. Namun demikian, beliau masih berharap agar kedapan Pemkab Sampang bisa lebih baik lagi.

Ir. Hj. Umi Hanik Laila, MM yang mewakili Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang menyampaikan bahwa tahun ini Pekab Sampang meraih PPD tingkat kabupaten terbaik ke-2 se-Jawa Timur setelah Kabupaten Bondowoso. Pada 2017, penghargaan ini masih dikenal dengan Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Namun sejak tahun 2018, baik dari nama, kriteria, maupun keterlibatan mengalami perubahan. Kriteria PPD tidak hanya dinilai dari segi perencanaan, tapi juga dari pencapaian pembangunan. “Penghargaan ini diperoleh berkat dukungan semua perangkat daerah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa PPD Tahun 2019 ini melalui rangkaian penilaian yang panjang. Puncaknya dilaksanakan dengan pemaparan di Bappeda Provinsi Jawa Timur pada 28 Februari 2019. Kepala Bappelitbangda Ir. Tony Moerdiwanto, MSi yang hadir memberikan pemaparan waktu itu menyampaikan bahwa e-planning, e-budgetting, dan sievka yang sudah terinterasi membantu konsistensi dan keselarasan perangkat daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

Disamping itu beliau menyampaikan program-program inovatif seperti Program Sampang Tera’ yang yang mampu menekan rasio elektrifikasi 64% pada tahun 2016 menjadi 68,84% pada tahun 2018. Program inovatif lainnya yaitu penerapan Universal Health Coverage (UHC) di desa tertinggal/terpencil dan kepulauan. Program tersebut merupakan program afirmatif yang mendorong masyarakat tidak mampu di desa tertinggal/terpencil dan kepulauan untuk menjadi peserta JKN dengan bantuan dana dari APBD. “Program-program tersebut dan banyak program lainnya tentunya diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,” ujarnya. (DA)